Targetkan Zero Desa Berkembang di 2023: Bupati Bojonegoro Tekankan Peran Aktif Pendamping Desa dalam Pembangunan
Bupati Bojonegoro menekankan peran aktif Pendamping Desa dalam pembangunan Kabupaten Bojonegoro, hal tersebut disampaikan Bupati Anna dalam kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Pembinaan tenaga Pendamping Profeesional (P3MD) yang digelar oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Bojonegoro, Sabtu (11/02/23).
Bertempat di Ruang Angling Dharma dihadapan 168 orang yang hadir dalam Rakor meliputi Koordinator Tenaga Ahli P3MD beserta jajaran Ahli dan Tenaga Pendamping Desa Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah menegaskan agar Dana Desa (DD) yang masuk ke Desa bisa memberikan dampak maksimal dalam pengentasan kemiskinan, pembangunan sektor ekonomi atau yang berdampak pada peningkatan Indek Pembangunan Manusia (IPM).
Pelaksanaan Rakor dan Evaluasi yang sengaja diselenggarakan di awal tahun ini bertujuan untuk mengetahui letak kekurangan-kekurangan yang ada, Terlebih, Pendamping Desa yang sudah memiliki Tugas dan fungsinya. Begitu pula program pemerintah berbasis Desa yang dilakukan berdasarkan manajemen bottom up dan top down oleh Pemkab Bojonegoro yang perlu didamping penataan administrasi dan perencanaan didalam hal ini diharapkan peran aktif para pendamping desa.
Selain itu Bupati Anna juga menekankan perlunya memperbaiki tata pemerintahan desa sebab Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus mendorong keterlibatan Desa dalam pembangunan, bahkan jika perlu akan dilakukan penyisiran desa-desa yang memang PMD terlibat di dalam perencanaan maksimal.
“Pendamping desa harus mulai aktif dalam perencanaan desa, Buatkan desk sejauh mana pemdes melibatkan pendamping desa dalam mempersiapkan musrenbangdes,” terang Bupati Anna
Sementara itu Kepala Dinas PMD Kabupaten Bojonegoro Machmuddin menjelaskan, pelaksanaan Rakor ini untuk beberpa tujuan diantaranya mengoptimalkan peran pendamping desa dalam tata laksana pemerintahan desa, selain itu juga untuk mewujudkan kemandirian, kemampuan pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.
Machmuddin menambahkan pelaksanaan rakor ini juga bertujuan mendampingi Desa dalam melaksanakan siklus Desa. Siklus desa yang dimaksud adalah mulai dari musdes perencanaan, pelaksanaan, evaluasi maupun pelaporan. Sebab, fungsi pendamping desa ialah mendampingi setiap gerak dan langkah pemerintah desa dalam tata kelola di kepemerintahan desa.
Indikator yang dituju oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam hal ini ialah Indeks Desa Membangun (IDM), berdasarkan IDM DPMD Kabupaten Bojonegoro mengalami pertumbuhan signifikan dalam kurun waktu 2019 hingga 2022.
Tahun 2022 dalam data awal yang dimiliki oleh pemerintah Bojonegoro terdapat sejumlah 155 Desa Mandiri, yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumya 2021 sebanyak 254 Desa, di 2020 ada 171 Desa dan di 2019 hanya 74 desa.
Sedangkan untuk Desa yang berstatus Desa Berkembang di tahun 2022 ada 13 Desa, yang mengalami penurunan jumlah selama empat tahun terakhir di tahun 2021 ada 62 Desa, di 2020 ada 210 Desa, dan di 2019 ada 323 desa.
“Dari 13 Desa Berkembang itu, pada 2022 di Desember, dilakukan bedah IDM bersama dengan tim dari provinsi. Hasil awal menggambarkan sebenarnya kita tidak ada lagi desa berkembang. Dari 13 tadi, Desa Maju ada 6 dan Desa Mandiri ada 7,” Pungkas Machmuddin
Berdasarkan hal tersebut sehingga ditargetkan Kabupaten Bojonegro Zero Desa Berkembang, yang berarti seluruh Desa yang ada di Kabaputen Bojonegoro berstatus Desa Maju dan Desa Mandiri dengan target 200 Desa Maju dan 219 Desa Mandiri. *(ds)
*Dilansir dari laman resmi web pemkab bojonegoro, berita asli dapat dibaca disini
