Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) adalah salah satu tahapan krusial dalam pembangunan desa. Dari sinilah arah penggunaan dana desa, kualitas pembangunan, hingga transparansi pengelolaan keuangan dapat diukur. Namun, muncul perdebatan mengenai model RAB yang sebaiknya digunakan: apakah RAB versi kontraktual (lumpsum) atau RAB versi desa yang lebih rinci.
Jika desa menggunakan RAB versi kontraktual, rincian anggaran cenderung disederhanakan dalam bentuk total biaya tanpa memisahkan komponen bahan, upah, dan alat. Model ini memang lazim digunakan oleh kontraktor, namun ketika diterapkan di tingkat desa justru menimbulkan masalah. Desa sering kesulitan menjelaskan detail anggaran kepada masyarakat, bahkan perangkat desa bisa kebingungan saat mempertanggungjawabkan laporan.
Sebaliknya, RAB versi desa yang rinci—dengan memisahkan antara bahan, upah, dan alat—lebih sesuai dengan semangat transparansi sebagaimana diatur dalam regulasi desa.
Dasar Hukum dan Regulasi
-
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. UU Nomor 3 Tahun 2024 (perubahan terbaru), menegaskan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.
-
Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan anggaran desa wajib dibuat secara rinci, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan.
-
Pasal 32 ayat (1) menegaskan bahwa setiap belanja desa harus dirinci menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek belanja.
-
-
Permendesa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, juga mengatur pentingnya keterbukaan informasi anggaran pembangunan desa agar masyarakat dapat melakukan pengawasan.
Dengan dasar hukum tersebut, RAB versi rinci bukan sekadar pilihan teknis, melainkan kewajiban hukum. Setiap komponen anggaran—bahan, upah, maupun alat—harus terurai sehingga jelas penggunaannya, mudah diawasi, serta tidak menimbulkan multitafsir.
Manfaat RAB Rinci untuk Desa
-
Transparansi: Masyarakat tahu berapa semen yang dibeli, berapa upah tukang, dan berapa biaya sewa alat.
-
Akuntabilitas: Memudahkan perangkat desa dalam laporan pertanggungjawaban.
-
Efisiensi: Potensi pemborosan atau mark-up bisa ditekan karena semua komponen terbuka.
-
Pengawasan: BPD dan masyarakat bisa lebih mudah ikut mengawasi jalannya pembangunan.
Karena itu, “RAB Desa Harus Rinci: Agar Bahan, Upah, dan Alat Jelas Terukur” bukan hanya slogan, melainkan amanat undang-undang dan kebutuhan nyata dalam tata kelola desa.
