Musyawarah Desa dilaksanakan untuk membahas hal yang bersifat strategis dalam pembangunan Desa.
Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, meliputi:
- penataan Desa;
- perencanaan Desa;
- kerja sama Desa;
- rencana investasi yang masuk ke Desa;
- pembentukan Badan Usaha Milik Desa;
- penambahan dan pelepasan aset; dan
- kejadian luar biasa.
Musyawarah Desa dilaksanakan dan dipimpin oleh BPD difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
Desa melaksanakan Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
Musyawarah Desa dibiayai oleh APB Desa.
Musyawarah Desa terdiri atas 2 (dua) jenis:
- Musyawarah Desa terencana; dan
- Musyawarah Desa insidental.
Selanjutnya untuk lebih lengkapnya bisa anda baca dalam Salinan Keputusan Menteri Desa PDTT Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa dibawah.
