Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa
Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:
- Administrasi Umum;
- Administrasi Penduduk;
- Administrasi Keuangan;
- Administrasi Pembangunan; dan
- Administrasi Lainnya.
Kepala desa berwenang menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa.
Penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka:
- Penyelenggaraan pemerintahan Desa
- Pelaksanaan pembangunan Desa;
- Pembinaan kemasyarakatan; dan
- Pemberdayaan masyarakat.
Dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa didukung oleh Aparatur Pelaksana.
Selanjutnya bisa anda baca pada lampiran dibawah:
